Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/home/vhosts/pfi3p/public/plugins/content/imagesresizecache/lastclean because No such file or directory in /var/home/vhosts/pfi3p/public/plugins/content/plg_imagesized.php on line 380

Pemberdayaan Petani

E-mail Cetak PDF

Komponen ini dilaksanakan melalui tiga subkomponen, yaitu: mobilisasi kelompok tani dan perencanaan desa, pengembangan kelembagaan, dan investasi fasilitas umum di tingkat desa. Komponen ini dilaksanakan oleh LSM nasional dan LSM lokal yang meliputi kegiatan persiapan:

  1. LSM nasional dan LSM lokal akan direkrut sesuai dengan prosedur yang sudah disetujui ADB dan Pemerintah.
  2. LSM nasional dan konsultan untuk persiapan pelaksanan proyek, melalui proses konsultasi dengan pemerintahan daerah kabupaten, akan menyiapkan petunjuk pelaksanaan, kurikulum pelatihan, format dan syarat pelaporan, prosedur pelaksanaan komponen kegiatan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, termasuk pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan FAD; dan pengembangan format, templates, dan material lainnya yang akan digunakan untuk penyaringan dan penyeleksian investasi desa.
  3. LSM nasional akan menyiapkan pelatihan bagi LSM lokal atau organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan kerangka acuan kerjanya. Anggaran LSM nasional akan disiapkan untuk mendanai pelatihan tersebut. Pelatihan akan dilaksanakan sekali di tingkat kabupaten pada tahun pertama pelaksanaan proyek.

1. Mobilisasi Kelompok Tani dan Perencanaan Desa.

Mobilisasi kelompok tani dan perencanaan desa ini, dilakukan di setiap desa yang memenuhi persyaratan, yang meliputi tiga tahapan.

Pertama, menentukan metode pengorganisasian kelompok tani yang akan memiliki dinamika sosial terhadap produksi dan pemasaran pertanian. Upaya ini meliputi kegiatan-kegiatan:
  • LSM lokal akan melaksanakan sebuah kajian sosial dari desa tersebut mengikuti pedoman kajian sosial yang telah dikembangkan oleh ADB.
  • Berdasarkan temuan dari kajian sosial dan petunjuk umum yang dikembangkan oleh LSM nasional dan konsultan persiapan proyek tersebut, dalam melaksanakan konsultasi dengan pemerintah daerah, LSM lokal akan menentukan metode pembentukan kelompok untuk tiap desa dengan memasukkan dinamika sosial yang sesuai untuk mencapai tujuan proyek. Metode tersebut secara khusus akan menjamin bahwa kepentingan petani yang secara sosial dirugikan akan mendapatkan prioritas dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kedua, LSM lokal akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi dua fasilitator untuk tiap desa. Upaya ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

  • LSM lokal akan mendampingi masyarakat desa dalam memilih dua fasilitator desa secara langsung atau pemilihan melalui musyawarah. Sedikitnya, satu dari dua fasilitator terpilih adalah perempuan. Selama pelaksanaan proyek, fasilitator akan dibayar dengan gaji melalui dana proyek yang telah dibayarkan melalui LSM nasional. Namun demikian, pada akhir pelaksanaan proyek, desa itu sendiri diharapkan dapat membayar gaji fasilitator setelah mereka menyadari adanya manfaat dari fasilitator dalam meningkatkan pendapatan petani di pedesaan. Hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat desa pada saat permulaan pelaksanaan proyek.
  • Metode pelatihan dari Proyek Pengembangan Kecamatan Bank Dunia (World Bank’s Kecamatan Development Project) dan program PHT-FAO (Agriculture Organization Community Integrated Pest Management Program) dapat diadaptasikan seperlunya dan digunakan dalam pelatihan fasilitator.
  • Berdasarkan kurikulum dan program pelatihan yang dikembangkan oleh LSM nasional dan konsultan persiapan proyek, pada tahun pertama pelaksanaan proyek LSM nasional bekerjasama dengan LSM lokal melalui konsultasi dengan pemerintah kabupaten, akan menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator dalam metode partisipatif, penelusuran data dan informasi teknologi, penyiapan rencana investasi, serta percobaan dan demonstrasi on-farm (sistem usaha tani). LSM lokal akan melaksanakan pelatihan di tingkat kecamatan. Pelatihan dapat melibatkan lebih dari satu LSM lokal sesuai dengan permintaan. Biaya pelatihan akan dimasukkan dalam kontrak dengan LSM nasional.
Ketiga, membangun proses perencanaan partisipatif di tingkat desa untuk mengidentifikasi prioritas investasi untuk mendukung inovasi. Upaya ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
  •  
    • LSM lokal akan menyesuaikan proses partisipatif yang telah dikembangkan oleh LSM nasional dan konsultan proyek, melalui konsultasi dengan pemerintahan kabupaten selama tahun pertama pelaksanaan proyek di tiap desa. Penyesuaian ini dimasukkan dalam kerangka acuan kerja LSM lokal.
    • Proses tersebut akan didiskusikan dan disahkan di tingkat kabupaten oleh seluruh LSM yang bekerja di kabupaten. Dalam forum diskusi tersebut, termasuk spesialis jender, spesialis metode partisipasi, dan perwakilan dari LSM nasional. Diskusi diselenggarakan oleh LSM nasional dan biayanya akan dimasukkan dalam kontrak LSM nasional.
    • LSM lokal akan bekerja dengan fasilitator untuk melaksanakan proses-proses perencanaan partisipatif untuk desa. Biaya kegiatan perencanaan partisipatif akan dibayar oleh LSM lokal dan akan menjadi bagian dari kontrak dan kerangka acuan kerja LSM lokal.

2 Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan ini akan membangun suatu lembaga untuk mendukung petani dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi desa. Kelembagaan ini juga secara resmi memasukkan perencanaan desa ke dalam perencanaan yang lebih luas dari pemerintahan kabupaten. Subkomponen ini mencakup tiga kegiatan.

Pertama, melalui LSM lokal dan fasilitator, membangun, mengembangkan kapasitas sebuah Komisi Investasi Desa (KID), dan mendukungnya di setiap desa terpilih. Upaya ini meliputi kegiatan:

LSM lokal akan membantu desa dalam menyelenggarakan pemilihan komisi investasi desa. Pemilihan ini mengikuti aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemilihan dewan perwakilan desa. Apabila pemilihan dewan perwakilan desa telah dilaksanakan, LSM lokal akan membantu desa dalam mengidentifikasi anggota dewan perwakilan desa yang diajukan sebagai anggota KID. Tidak ada proses pemilihan baru yang akan dilaksanakan dalam kasus tersebut. Biaya pelaksanaan dan identifikasi KID akan dibayar LSM lokal melalui kontrak LSM lokal. Pemerintah kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan untuk desa sasaran yang menjadi prioritas.

LSM lokal akan melatih anggota KID dalam dasar-dasar kajian investasi, analisis aliran keuangan (cash flow), analisis B/C rasio, pengelolaan keuangan, dasar-dasar akuntansi, serta dasar-dasar monitoring dan evaluasi manfaat. Pedoman teknis untuk kegiatan tersebut akan dikembangkan oleh LSM nasional dan konsultan proyek, melalui konsultasi dengan pemerintah daerah kabupaten selama tahun pertama pelaksanaan proyek. Biaya pengembangan pedoman teknis tersebut akan dimasukkan dalam kontrak konsultan proyek dan merupakan bagian dari rencana kegiatan konsultan. Rencana kegiatan LSM nasional akan dimasukkan dalam pertanggungjawaban dari pekerjaan dengan konsultan proyek tersebut dalam kegiatan ini.

LSM lokal akan membantu desa dalam mengorganisasikan pertemuan rutin di KID. Anggarannya akan disiapkan oleh LSM lokal untuk mengorganisasikan kegiatan tersebut dan mendukung tugas-tugas administratif dari KID. Biaya operasional untuk anggota KID setelah proyek berakhir, akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten.

Kedua, dukungan terhadap pembentukan dan pemfungsian FAD di tiap kecamatan di tempat lokasi pelaksanaan proyek. Upaya ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Membangun dan mengoperasikan sekretariat FAD melalui PIU Kabupaten. Biaya untuk sekretariat ini dimasukkan dalam biaya pembangunan PIU kabupaten. Anggota PIU akan ditetapkan oleh Bupati di kabupaten dan gajinya akan dibayar oleh pemerintah kabupaten. Biaya perjalanan dan biaya operasional lainnya akan dibayar dengan menggunakan dana proyek melalui pengalokasian anggaran dari PIU kabupaten.

Pelaksanaan pertemuan rutin FAD. Anggaran untuk biaya pertemuan tersebut akan disiapkan oleh PIU kabupaten menggunakan dana proyek.

Dukungan dengan dana proyek, melalui alokasi anggaran PIU, kegiatan monitoring dan evaluasi rutin oleh FAD, verifikasi dari kemungkinan investasi desa yang diusulkan apabila diminta oleh FAD, partisipasi dari anggota parlemen desa dari kabupaten yang bukan lokasi proyek dalam pertemuan FAD, serta workshop dan seminar reguler bagi anggota FAD untuk meningkatkan pemahamannya terhadap pengembangan pedesaan, teknologi informasi, dan inovasi. Daftar kegiatan pelaksanaan proyek dan perkiraan anggaran yang sesuai akan dideskripsikan oleh konsultan pelaksana proyek selama tahun pertama pelaksanaan proyek dan perkiraan biaya sesuai dengan yang telah dibuat.

Ketiga, membentuk Komite Koordinasi Kabupaten atau District Coordination Committee (DCC) yang terdiri atas LSM, staf pemerintah bidang teknik pertanian, pendidik pertanian, lembaga pemerintahan dan swasta, yang dapat membantu petani dalam memusatkan perhatiannya terhadap hambatan yang dirasakan pada tingkat desa, fasilitator desa, dan perwakilan masyarakat lainnya (reporter surat kabar atau kelompok advokasi). Upaya ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Bupati akan memandu pendirian DCC melalui surat keputusan yang termasuk dalam rencana kegiatan DCC.
Ketentuan untuk pendugaan biaya operasional DCC akan dibuat dalam anggaran PIU menggunakan dana proyek.

Mengembangkan database (pangkalan data) kabupaten dengan mitra potensial untuk investasi desa. Kegiatan ini termasuk dalam rencana kegiatan konsultan pelaksanaan proyek. Teknologi informasi dikembangkan oleh konsultan Information Technology (IT) dan spesialis monitoring dan evaluasi yang telah dipilih yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memelihara pangkalan data. Pemerintah kabupaten menunjuk satu orang staf untuk menjadi konsultan monitoring dan evaluasi yang akan memindahtangankan tugas secara berangsur-angsur, sehingga pada akhir proyek, kegiatan dapat berlangsung terus dengan memanfaatkan sumberdaya dari pemerintah daerah.

Menyiapkan pelatihan dasar untuk anggota DCC dalam konsep pengembangan pedesaan. Konsultan proyek akan menangani pelatihan tersebut. Namun demikian, konsultan proyek akan mengembangkan pedoman (manual) dasar untuk pelatihan tersebut dan pemerintah kabupaten akan menggunakan manual tersebut untuk melaksanakan pelatihan rutin/reguler setelah proyek berakhir dengan memilih tenaga dari Departemen Pertanian atau lembaga pelatihan lainnya seperti universitas atau anggota dari DCC sendiri.

Mengorganisasikan pertukaran kunjungan untuk anggota DCC, yaitu dengan mengunjungi kabupaten lain dan berpartisipasi dalam pertemuan di DCC lain. PIU akan menyiapkan anggaran dari dana proyek untuk kegiatan tersebut.

Mendukung partisipasi perwakilan atau bukan perwakilan dalam pertemuan DCC. PIU akan menyiapkan anggaran dari dana proyek untuk kegiatan tersebut.

3. Investasi Umum Pedesaan untuk mendukung Inovasi.

Kegiatan ini terdiri atas tiga elemen, yaitu:

Pertama, menyiapkan dukungan di tingkat desa bagi seluruh desa miskin di kecamatan yang terpilih untuk memperkenankan kelompok tani menggunakan proses partisipatif dalam menyiapkan perencanaan desa. LSM lokal akan mempersiapkannya dengan anggaran pelaksanaan sesuai dengan petunjuk yang ditentukan oleh konsultan penyiapan proyek. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

  • Menjalin hubungan dengan lembaga kerjasama yang dipilih petani dengan bantuan LSM yang didukung oleh konsultan yang dipilih proyek. Petani akan memiliki kewenangan untuk memilih lembaga kerja sama. Tidak ada pemilihan mitra oleh seseorang, karena petani yang akan melakukannya sendiri. LSM lokal hanya memberikan informasi tentang lembaga-lembaga potensial dan kelompok tani yang akan mendiskusikan keuntungan-keuntungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berbeda. Petani boleh juga memilih untuk bekerja sendiri tanpa lembaga mitra kerja sama apabila mereka memiliki kapasitas untuk menangani investasi sesuai dengan yang diusulkan.
  • LSM lokal akan bekerja dengan fasilitator desa dan lembaga mitra kerja sama yang sesuai dan telah dipilih oleh kelompok tani untuk mengembangkan perencanaan desa. Proyek ini akan menyediakan dana untuk LSM lokal guna membiayai perencanaan tersebut.
  • Perencanaan desa akan mengidentifikasi investasi, menyiapkan suatu kajian impak dari kemiskinan, memperkirakan kontribusi petani, analisis cash-flow, analisis sederhana benefit-cost (keuntungan-biaya), hal-hal yang secara teknik mungkin terjadi, implementasi perencanaan termasuk sumber eksternal yang mendukung dan biayanya, serta identifikasi secara jelas penerima manfaat dari investasi tersebut. LSM lokal akan menggambarkannya berdasarkan ahli-ahli lokal yang tersedia seperti universitas lokal, sektor swasta, atau agen pemerintahan untuk menyiapkan input teknis terhadap rancangan investasi.
  • Analisis impak terhadap lingkungan, sosial, dan jender akan disajikan dalam format yang mantap pada permulaan pelaksanaan proyek. LSM lokal akan mendeskripsikannya berdasarkan ahli-ahli lokal yang tersedia seperti universitas lokal, sektor swasta, atau agen pemerintahan yang menangani analisis tersebut.

Kedua, mendukung FAD di tingkat kecamatan dalam mengevaluasi investasi tingkat desa. Upaya ini meliputi kegiatan sebagai berikut.

  • Menyiapkan anggaran ke PIU untuk pengorganisasian pertemuan sesuai permintaan.
  • Menyiapkan dukungan melalui lembaga pemerintah kabupaten untuk memferifikasi investasi yang mungkin diminta oleh FAD. Dukungan ini akan disiapkan oleh staf teknis lembaga pemerintahan kabupaten. Proyek akan membayar stafnya, namun tidak membiayai pengeluaran perjalanan yang membutuhkan biaya tinggi. PIU akan menyiapkannya dengan anggaran untuk pengeluaran tersebut, namun PIU akan memberikan dana dari anggarannya hanya apabila asisten tersebut diminta dan dituliskan oleh FAD.
Ketiga, mendukung pelaksanaan investasi yang diseleksi oleh FAD. Tugas ini meliputi:
  • Melakukan transfer dana langsung ke bank pembayaran (bank accounts) yang dibentuk atau diselenggarakan oleh KID melalui jalur aliran dana yang disajikan pada Lampiran 8.
  • Mendukung KID dalam pelaksanaan investasi oleh LSM lokal dan melalui pemerintah dan agen-agen LSM yang merupakan bagian dari DCC. Dukungan LSM akan didanai dari proyek dan akan menjadi bagian dari kontrak LSM lokal. Biaya dukungan oleh pemerintah dan lembaga swasta tersebut tidak didukung oleh proyek kecuali lembaga-lembaga tersebut merupakan partner hasil seleksi kelompok tani. Dalam kasus dukungan tersebut, akan dibangun ke dalam rencana investasi dan dukungan akan dibiayai secara langsung oleh petani dari dana yang ditransfer ke bank pembayaran KID.